Assalamualaikum....wr...wb..Salam sejahtera untuk Kita semua semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik. Mulai tahun depan Guru honorer akan di Evaluasi.
Nasib pegawai honorer di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim juga tengah mengintai nasib para guru honor tingkat SMA/SMK. Sebanyak 3.525 guru honor dibawah kendali Disdik Kaltim juga dalam bayang-bayang kekhawatiran.
Pemprov Kaltim sudah menggaransi tak ada pengurangan khusus untuk guru honor. Pemprov bahkan sudah menawarkan simulasi pembayaran honor kepada para Oemar Bakrie. Hasilnya, setiap guru honor akan menerima upah mencapai Rp2,9 juta setiap bulannya. Dalam simulasi tersebut, Pemprov mengasumsikan satu orang siswa mendapatkan dana BOSDA senilai Rp1,5 juta, kemudian ditambah dengan Rp 1,4 juta BOSNAS.
“Jika dibandingkan dengan angka Upah Minimum Provinsi, gaji guru honor sudah melebihi,” kata Asisten III Setprov Kaltim, Bere Ali, kemarin.
Simulasi ini tak serta merta memuaskan dahaga mereka. Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim Wahyudin tak bisa menyimpan rasa kecewanya. Ia tak segan menilai pemprov tak serius atas nasib para tenaga honorer.
“Tapi tadi disampaikan oleh Asisten III, bahwa ternyata itu cuma simulasi saja, sedang anggarannya masih belum jelas darimana sumbernya,” kata Wahyudin.
Ia menuturkan, sebelumnya FSPTTH bersepakat akan turun ke jalan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat. Hasilnya, untuk membayar gaji guru honorer, apabila Pemprov melalui Disdik Kaltim tidak bisa memberikan kepastian.
Niat itu batal, setelah Pemprov Kaltim melalui Sekretaris Daerah Rusmadi menyatakan bahwa Pemprov berkomitmen tetap membayar gaji honorer. Pernyataan ini sempat jadi obat penenang.
Wahyudin mengatakan, saat ini pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan anggotanya mengenai langkah apa yang akan diambil.
Dia berharap simulasi yang ditawarkan bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat. “Jangan lagi kami disajikan angan-angan belaka,” pungkasnya.
Langkah FSPTTH mendapat dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim. Ketuanya, Musyahrim menyatakan siap mengadvokasi para guru, khususnya yang berstatus honorer jika mendapat perlakuan tak memuaskan. Apalagi, sampai menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kata Musyahrim PGRI Kaltim tak akan berpangku tangan.
Ia menuturkan, PGRI Kaltim memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang siap membantu para guru jika bermasalah. “Kami punya itu di kota ya, silakan hubungi pak Harimurti,” kata Musyahrim.
PGRI kata dia merupakan rumah bagi semua guru, dan tidak terkecuali perihal penanganan permasalahan yang terjadi juga merupakan kewajiban PGRI untuk membantunya.
Artinya kami tidak ada mau ada perbedaan penanganan, antara yang di sekolah negeri maupun swasta,” pungkasnya.
Jika dibandingkan, nasib guru honor bisa dibilang lebih beruntung. Pemprov Kaltim sudah memastikan, akan mempertahankan seluruh guru honor. Sepanjang 2017, mereka digaransi tak akan dirumahkan, karena pemprov masih akan mengevaluasi.
“Kebijakan yang diambil adalah semua tenaga pengajar honor tetap kami ambil utuh, 2017 akan kami nilai dulu,” kata Asisten III Setprov Kaltim, Bere Ali, kemarin.
Tapi jangan keburu puas. Penilaian sepanjang 2017 justru menjadi awal merumahkan. Hasil penilaian justru akan dijadikan acuan kinerja Oemar Bakrie dan tahun 2018 gelombang merumahkan baru mulai berjalan.
“Selama mengajar semua kami hitung, kami bayar tinggal berapa angka pastinya untuk per orang, itu yang masih kami susun,” pungkasnya.
FSPTTH berharap kebijakan merumahkan para pahlawan tanpa tanda jasa benar-benar tak ada. Dengan demikian, mereka bisa menghabiskan usia senjanya tanpa ada perasaan takut dirumahkan.
SUMBER(https://www.korankaltim.com)
Demikian berita dan Informasinya semoga bermanfaat,amiiin.
Post a Comment