Peliknya permasalahan tenaga honorer saat ini membuat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya angkat bicara terkait permasalahan tersebut.
Bima Haria Wibisana mengatakan, pada dasarnya Pemerintah tidak setuju dengan adanya tenaga honorer. Hal tersebut karena tingkat kompetensi yang sangat rendah dan bertolak belakang dengan belanja pegawai yang tinggi.
==>> Kemendikbud News : Syarat Yang Harus Dipenuhi Guru Honorer Untuk Mendapatkan Insentif Lebih
“Pada prinsipnya Pemerintah berkeberatan dengan adanya honorer. Itu dikarenakan kompetensi yang rendah dan anggaran belanja pegawai yang tinggi. Jumlah dan kebutuhan tidak sesuai, lalu yang dibutuhkan juga bukan itu,” tutur Bima.
Ia melanjutkan, bagaimanapun, saat ini Pemerintah ingin menghilangkan tenaga-tenaga administrasi.
“Kan saat ini separuhnya pegawai honorer itu tenaga administrasi. Kita tidak mau itu. Yang kita butuhkan adalah tenaga profesional yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kenapa tidak kita angkat para pemuda-pemuda yang berkualitas dengan status cumlaude. Mereka juga kan berhak menjadi PNS dan kenapa harus K2,” ujarnya.
Bima juga kembali menegaskan, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi.
“Yang menjadi permasalahan adalah kemampuan. Kita ingin membentuk tenaga profesional yang memang benar-benar punya kompetensi tinggi. Honorer itu kalau dapat pekerjaan lain dan mendapat gaji yang lebih tinggi apakah mereka tidak tertarik hal itu.
Post a Comment