Baca juga : Ditahun 2017 membuka rekrutmen CPNS
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017 resmi disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, kemarin. Penyampaian KUA tersebut dilakukan di rapat paripurna Deprov Sulut, yang dipimpin Ketua Deprov Andrei Angouw didampingi para wakil ketua dan dihadiri Wagub Steven Kandouw. Dalam pemaparan gubernur, APBD 2017 Sulut direncanakan sekira Rp3,5 triliun.
Mencakup pendapatan Rp3,555 triliun, belanja Rp3,540 triliun, dan pembiayaan Rp15 miliar. Tubuh pendapatan terdapat Pendapatan Asli Daerah Rp1 triliun, dana perimbangan Rp2,4 triliun dan pendapatan lain-lain Rp50,8 miliar.
Sementara kebijakan belanja meliputi belanja tidak langsung Rp2,1 triliun. Kebijakan ini didominasi belanja pegawai Rp1,1 triliun atau sekira 33 persen dari keseluruhan APBD, Rp1,3 miliar belanja subsidi, Rp547 miliar, bantuan sosial Rp2,5 miliar, bagi hasil Rp334 miliar, bantuan keuangan Rp53,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp4,5 miliar. Sedangkan belanja langsung Rp1,4 triliun.
Menariknya, dijelaskan dalam draft KUA tingginya belanja pegawai disebabkan beberapa alasan. Yakni adanya estimasi kenaikan gaji PNS di lingkungan Pemprov Sulut dan perhitungan pengangkatan CPNS dari pelamar umum.
Sementara dari penjelasan gubernur, kebijakan Pemprov Sulut dalam APBD 2017 didasarkan pada visi dan misi RPJMD 2016-2021. “Terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya,” kata gubernur.
Kesempatan itu, mantan anggota DPR-RI ini menjelaskan Pemprov mengasumsikan 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9 persen, kemiskinan 9,5 persen, pengangguran 5,8 persen, dan inflasi 4 persen.
Ketua PDI Perjuangan Sulut ini pun membeberkan, APBD 2017 diwarnai 73 program utama yang mengacu pada 10 prioritas pembangunan. Dari 73 kegiatan utama ini, didominasi program pada masyarakat, di samping pembangunan infrastruktur. Misalnya biaya pengobatan bagi pasien rujukan, pelayanan imunisasi dan vaksinasi, pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, pengadaan bibit unggul di sektor perkebunan, pembangunan rumah layak huni, dan sejumlah kegiatan lain.
Salah satu program prioritas yang diangkat gubernur adalah pengadaan listrik di sejumlah desa. Menurut Bendahara Umum PDI Perjuangan ini, 2017 akan ada desa yang diterangi listrik. “Akan ada pembangunan PLTS di 13 desa dan jaringan listrik pedesaan,” tukasnya.
Usai paripurna, legislator Deprov Sulut memberi apresiasi pada rencana APBD 2017. “Sangat positif semua programnya. Kami beri apresiasi,” kata Ketua Komisi IV James Karinda. Ia mengatakan, sejumlah program prioritas memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Ada 73 program dibeberkan Pak Gubernur. Dari yang kami lihat, masing-masing program tersebut bisa menjalar berbagai kegiatan yang berimbas pada kesejahteraan rakyat,” tutur politisi Partai Demokrat ini.
Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi Iv Inggried Sondakh. “Kami melihat ada beberapa program prioritas yang memang sudah jadi aspirasi masyarakat sejak lama. Misalnya saja di sektor pendidikan. Ada bantuan beasiswa, uji kompetensi, kejar paket C, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan banyak lagi,” tukasnya.
Di sisi lain, terkait kebijakan belanja, diharapkan anggota Komisi II bidang keuangan dan perekonomian Billy Lombok, tetap berpatokan pada efisiensi anggaran. “Porsi belanja pegawai cukup besar. Ini harus jadi catatan. Artinya, kita tak boleh meninggalkan asas penghematan. Tetap mengutamakan program prioritas yang objeknya adalah rakyat. Di samping mengawal peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,” kata Lombok.
Terkait APBD 2017 ini, banyak titipan masyarakat untuk para wakil rakyat di Gedung Cengkih. Seperti yang disampaikan pengamat politik Dr Maxi Egeten, akademisi dari Fispol. Menurutnya, yang paling penting dalam penyusunannya harus melihat proporsi seimbang, antara belanja langsung dan tidak langsung.
Menurutnya, APBD yang pro rakyat, harus anggaran tertinggi adalah belanja langsung atau belanja modal. “Itu yang lebih. Minimal 60 persen untuk belanja langsung. Berbanding 40 persen dengan belanja tidak langsung,” katanya. Dari sini dapat diukur, apakah APBD 2017 yang akan disusun pro rakyat atau tidak.
Senada disampaikan Dr Johny Lengkong. Dalam penyusunan APBD perlu banyak pertimbangan. “Wakil rakyat harus mengawal anggaran yang pro rakyat. Kesejahteraan masyarakat paling utama,” tegas Lengkong.
Dia melihat banyak anggaran diambil dari pemerintah pusat, sementara kekuatan APBD melalui PAD terbatas. “Jadi harus juga dilihat sumber pendapatannya dari mana,” terang Lengkong.Berita selengkapnya.
sumber : http://manadopostonline.com/
Post a Comment