Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Surat edaran dalam Bentuk Instruksi Mendagri nomor 180/3935/SJ tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Berikut ini Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/3935/SJ tertanggal 24 Oktober 2016.
 |
| Instruksi Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ |
JoinSite Blog Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya
1. Perizinan dengan fokus
a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
b. Penerbitan Izin Gangguan;
c. Penerbitan Izin Trayek;
d. Penerbitan Izin Pertambangan;
e. Penerbitan Izin Perhubungan Darat, Laut dan Udara;
f. Rekomendasi Tindak Sengketa Tanah;
g. Penerbitan Izin Usaha.
2. Hibah dan Bantuan Sosial dengan fokus:
a. Pencairan dana hibah dan bantuan social
b. Pemotongan Dana Bantuan Sosial
3. Kepegawaian dengan fokus
a. Mutasi Pegawai;
b. Kenaikan Pangkat;
c. Promosi Jabatan;
d. Pemotongan Gaji Guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap.
4. Pendidikan dengan fokus
a. Pencairan Dana Operasional Sekolah
b. Pemotongan Uang Makan Guru
5. Dana Desa dengan fokus
a. Pemotongan dana desa
b. Pengambilan bunga Bank pada penempatan Dana Desa
6. Pelayanan Publik dengan fokus
a. Penyaluran Beras Miskin;
b. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
c. Pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan;
d. Pelayanan pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
7. Pengadaan barang dan Jasa dengan fokus
a. Perencanaan pengadaan
b. Penentuan Pemenang
8. Kegiatan lain yang memiliki resiko penyimpangan.
Pada point ke 5 Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/3935/SJ tersebut dinyatakan member sanksi terhadap Aparatur Sipl dan Perangkat Daerah yang terbukti melakukan Pungli.
Demikian berita dan informasi terbaru yang kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi bapak/ibu guru, dan juga rekan-rekan tenaga pendidik lainnya.
Terima kasih
Post a Comment