Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan kementriannya akan tetap menindaklanjuti perihal moritorium Ujian Nasinol (UN), meski Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menyetujuinya.
Menurutnya, UN tidak lagi menjadi tolak ukur bagi kelulusan siswa. Muhadjir juga menyampaikan bahwa usulannya ini sudah dipahami oleh DPR.
“Pasti lah (tetap ingin). Wong itu sudah diusulkan. Tapi kan saya pembantu presiden, saya terserah presiden,” kata Muhadjir usai membuka seminar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
“Saya profesional saja. Setelah kita kaji, sampaikan ke komisi X (DPR) lalu mayoritas sudah oke, diajukan ke presiden, rapat paripurna, lalu kesimpulan sementara dari wapres itu ditolak. Biasa ada yang setuju dan tidak,” imbuhnya.
Namun demkian, Mendikbud masih menunggu hasil keputusan pada saat rapat kabinet nanti. Apabila usulan penghapusan UN ini ditolak, maka Mendikbud akan mematuhinya.
“Nanti masih ada tindaklanjut rapat kabinet terbatas. Kalau memang moratorium UN kita persiapkan, kalau keputusannya tidak ya nanti lah,” sebut Muhadjir.
“Dalam rapat kabinet paripurna kemarin, tidak ada masukan. Hanya akan dilanjutkan. Istilahnya presiden supaya nanti ada pendalaman pada rapat kabinet terbatas,” tambah dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana Mendikbud untuk menghapus Ujian Nasional (UN). “Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh (juga) kaji ulang,” ujar JK, Rabu (7/12)Baca selengkapnya
Post a Comment